Heboh! Kantor KPU Dilahap Api, DPR Desak Tindakan Tegas!

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mendesak pengusutan tuntas kasus dugaan pembakaran kantor KPU Buru oleh bendahara KPU berinisial RH (48).

Rifqi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan menyeluruh, serta mengidentifikasi semua pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Tentu harus diusut secara hukum dengan selurus-lurusnya dan seadil-adilnya, dan harus dicek siapa saja pihak yang terlibat, tegasnya.

Kapolres Buru, AKBP Sulastri Sukidjang, mengungkapkan bahwa motif pembakaran adalah untuk menghindari pemeriksaan penggunaan anggaran Pilkada 2024 sebesar Rp 33 miliar dari KPU RI. Bendahara KPU diduga menyuruh pihak lain untuk membakar dokumen-dokumen laporan pertanggungjawaban anggaran Pilkada.

Menanggapi hal ini, Rifqi meminta KPU RI untuk segera melakukan audit internal melalui Sekjen dan Irjen KPU RI. Selain itu, ia juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigatif, tidak hanya terhadap KPU Buru, tetapi juga terhadap seluruh penggunaan dana pemilu, termasuk pemilu legislatif, pemilu presiden, dan terutama pemilu kepala daerah yang menggunakan dana hibah dari provinsi/kabupaten/kota.

Ini kami harapkan akan menjadi pembuka kotak pandora jika terjadi penyelewengan, imbuh Rifqi, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemilu.

Rifqi menambahkan bahwa jika pengelolaan keuangan kepemiluan terbukti bermasalah, hal ini akan menjadi bahan evaluasi penting, tidak hanya bagi penyelenggaraan pemilu, tetapi juga bagi penyusunan kebijakan terkait revisi UU Pemilu di masa depan.

Polisi telah menetapkan beberapa tersangka dalam kasus ini. Pelaku RH berharap dokumen-dokumen di kantornya lenyap untuk menghilangkan jejak dugaan penyelewengan dana Pilkada. Bahan-bahan untuk melakukan pembakaran diserahkan kepada SB (45) dan AT (42) untuk kemudian dibawa masuk ke kantor KPU Buru.

Rifqi menegaskan bahwa jika terbukti ada penyelewengan dana, bukan hanya pihak sekretariat yang harus bertanggung jawab, tetapi juga komisioner yang mungkin terlibat dalam proses tersebut. Bukan hanya dalam pihak sekretariat, termasuk juga komisioner yang memungkinkan ikut serta dalam proses itu, ujarnya.